IPOL.ID – Indonesia mencoba mewujudkan ekonomi berbasis Islam yang berkeadilan. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Dia menekankan pentingnya sinergi antara tiga pilar utama ekonomi Islam, yaitu akademisi, birokrasi, dan praktisi, dalam mendorong terwujudnya sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai syariah.
Hal tersebut disampaikan Menkeu saat membuka Sarasehan Ekonom Islam Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Jakarta, baru-baru ini.
“Sinergi antara pilar akademisi, birokrasi, dan praktisi bisa membangun sebuah perekonomian yang tidak hanya sejalan dengan value Islam, namun juga pada akhirnya menciptakan suatu keadilan yang tidak konseptual tapi realita, dan kemudian menciptakan kemakmuran yang bisa dirasakan,” ujar Menkeu.
Menkeu menekankan bahwa ekonomi syariah memiliki spektrum yang luas, tidak hanya soal halal dan haram, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip tata kelola yang berlandaskan nilai-nilai luhur, seperti amanah, integritas, fatonah, dan siddiq. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.