Untuk mendapatkan keringanan tarif dari AS yang mengenakan tarif dagang sebesar 32 persen untuk produk-produk impor dari Indonesia, pemerintah Indonesia berjuang mati-matian melakukan negosiasi tarif dengan AS. Para pejabat teras Indonesia mendatangi pemerintah AS untuk merundingkan tarif, dan ujungnya Indonesia diminta untuk melakukan perubahan kebijakan ekonomi domestik yang dianggap memberatkan AS. Sebut saja, kebijakan penggunaan sistem pembayaran QRIS dikeluhkan AS karena mereka merasa kartu VISA dan Master Card akan tersaingi dengan QRIS, kebijakan penggunaan tingkat penggunaan komponen dalam negeri juga dikeluhkan AS karena dianggap tidak fleksibel dan menyulitkan perusahaan AS yang berinvestasi di Indonesia. Sertifikasi halal juga dikomplain AS yang dianggap ribet dan berbelit.
Ujungnya, jika tidak hati-hati dan memiliki keteguhan sikap sebagai negara berdaulat, Indonesia akan mudah tunduk mengikuti tekanan AS. Namun, hal seperti ini tidak berlaku bagi China. Negeri pimpinan Xi Jinping itu tidak bisa dengan mudah dipengaruhi apalagi didikte AS. Sekali lagi karena ekonomi politik China sangat kuat. Mereka sudah berdikari dan bahkan diprediksi dalam waktu dekat akan benar-benar menyalip kejayaan AS. (tim)
