“Kita harus memastikan pelayanan yang optimal, pembangunan merata, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas lintas batas,” tambahnya.
Dialog tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Komisi I DPRD Natuna, M. Erimuddin, yang meminta pemerintah pusat agar memberikan respon cepat terhadap kebutuhan pengembangan wilayah perbatasan.
“Sangat disayangkan jika PLBN Serasan hanya dimanfaatkan untuk perdagangan internasional. Wilayah ini punya potensi pariwisata dan ekonomi yang luar biasa,” ujarnya.
Erimuddin juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal agar PLBN Serasan tidak hanya menjadi pintu keluar-masuk antarnegara, tetapi juga instrumen memperkokoh ketahanan nasional.
PLBN Serasan yang berada di bawah pengelolaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diharapkan dapat berkembang menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial di kawasan perbatasan. (*)
