Dia juga merujuk pada data menunjukkan terdapat lebih dari 1.000 kasus keracunan makanan pada Program MBG, dengan Jawa Barat sebagai wilayah terbanyak.
Nailah mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan sistem keamanan pangan.
“Pemerintah perlu menyadari untuk mencegah kasus, tentu wajib dan tidak boleh ditolerir satupun kasus keracunan makanan, ini bukan hanya sekadar, persentase keberhasilan 99,99%, tapi ini terkait mencegah agar tidak ada individu, bukannya sehat, malah jadi sakit akibat kelalaian Program MBG ini,” ujarnya.
Selain pengawasan, Nailah juga mendorong agar alokasi anggaran MBG benar-benar diarahkan pada kelompok paling rentan yang berada dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni Ibu hamil dan balita.
“Penyesuaian konteks ini penting agar program tidak hanya bersifat seremonial atau simbolik semata, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan yang ada di lapangan,” tutupnya. (Joesvicar Iqbal)
