IPOL.ID – Kementerian Kesehatan menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pengendalian penyakit menular, dalam Seminar dan Lokakarya Nasional ADINKES 2025 yang digelar di Bali pada 29 April–2 Mei 2025. Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan sektor kesehatan dari seluruh Indonesia.
Direktur Penyakit Menular Kemenkes, dr Ina Agustina Isturini, MKM, menyatakan bahwa upaya pengendalian tidak bisa hanya bergantung pada pusat. “Daerah memiliki posisi strategis karena berada di garis depan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah demam berdarah dengue (DBD), yang masih menjadi ancaman serius.
Pada 2024, sebanyak 488 dari 514 kabupaten/kota mengalami kejadian DBD. Pemerintah mendorong langkah pencegahan berbasis komunitas seperti gerakan 3M Plus dan mulai memperkenalkan vaksinasi dengue di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur dan Probolinggo, yang menunjukkan hasil positif.
Ketua ADINKES, dr M. Subuh, MPPM, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya peran aktif pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Pemerintah menargetkan penurunan angka kasus DBD menjadi di bawah 10 per 100.000 penduduk di seluruh kabupaten/kota.
