“Situasi ini adalah situasi yang memang bagi kami sangat sulit, ketika melihat kawan-kawan buruh yang hidup dalam posisi penderitaan karena sistem ketenagaan kerjaan kita yang memang belum berpihak para kaum buruh,” jelasnya.
Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Gebrak bertujuan untuk menyuarakan masalah-masalah tersebut agar pemerintah bisa mendengar dan memberikan solusi. (bam)
Berikut poin-poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi May Day 2025 versi depan Gedung DPR:
1. Cabut omnibus law cipta kerja dan PP turunannya
2. Stop badai PHK dan pemberangusan Serikat Buruh
3. Berlakukan upah layak nasional, secara adil dan bermartabat serta cabut PP51
tahun 2023
4. Tolak sistem kerja kontrak, outsourcing, sistem kerja magang, dan sistem
kemitraan palsu bagi driver online dan ojol
5. Lindungi buruh perempuan, stop pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, segera ratifikasi Konvensi ILO 190
6. Berlakukan Day Care anak yang murah dan berkualitas, sediakan ruang laktasi bagi buruh Perempuan
7. Jamin dan lindungi hak-hak buruh perkebunan sawit, dan seluruh buruh pada
industri pertanian, buruh pertambangan, serta pekerja medis dan kesehatan
8. Jamin dan indungi hak-hak migran, pekerja perikanan, kelautan – segera
ratifikasi Konvensi ILO 188
9. Berlakukan pengangkatan guru dan pekerja honorer dalam pemerintahan
menjadi pegawai tetap negara dengan gaji yang layak bermartabat
10. Stabilkan harga sembako dan harga barang lainnya, tolak kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan tarif tol
11. Stop represifitas dan kriminalisasi aktivis gerakan rakyat
12. Tolak pemerintahan fasis, militeristik: Tolak UU TNI, RUU Polri dan Revisi
KUHAP
13. Kembalikan fungsi TNI dan Polri pada tugas profesionalitasnya sebagai alat
pertahanan dan keamanan negara
14. Wujudkan pendidikan gratis dan ilmiah bagi seluruh anak-anak Indonesia
15. Wujudkan reforma agrarian sejati, tolak sistem bank tanah
16. Wujudkan keadilan ekologis, jaga kelestarian lingkungan hidup, tolak
perampasan dan penggusuran tanah-tanah rakyat
17. Bangun industri nasional yang kuat dibawah kontrol rakyat
18. Jaga demokrasi sejati, tegakan supremasi sipil.
