Ironisnya, sambung dia kasus jual beli bantuan sembako KJP seperti itu tidak hanya terjadi di kawasan Jakarta Pusat, melainkan wilayah lainya di seluruh kawasan Jakarta.
“Bantuan pangan yang seharusnya diterima secara gratis oleh penerima manfaat, justru diperjualbelikan dengan harga antara Rp25 ribu hingga Rp50 ribu bagi ibu-ibu yang menginginkan bantuan KJP tanpa mengantri,” kesalnya.
Lebih lanjut, Sekretaris DPD PD DKI itu juga mengkritisi sistem digitalisasi dalam pendistribusian bantuan, termasuk pendaftaran daring dan pemindaian barcode.
Menurutnya sistem penggunaan barcode menyulitkan warga, terutama kelompok lansia atau mereka yang tidak akrab dengan teknologi.
Desie mengusulkan agar sistem distribusi pangan dikembalikan ke metode manual seperti sebelumnya, “meskipun masyarakat harus mengantre,” imbuhnya.
Salah seorang ibu muda, yang tidak ingin namanya ditulis dan berdomisili di Jakarta Barat mengeluhkan kondisi saat ini karena sulitnl mendapatkan bantuan sembako KJP lewat sistem online.
Hal itu dikarenakan adanya praktek joki dalam mendapatkan sembako KJP. “Untuk jasa joki, kita ditawarkan Rp40 ribu jika ingin dapat sembako KJP. Kalau tidak bayar, tentu tidak akan mendapatkan bantuan sembako KJP,” jelasnya.(sofian)
