“Ketentuan Undang-Undang ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pasal 31, PP Nomor 2 Tahun 2007 tentangTata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Rekan rekan silahkan membaca detil isinya,” papar Supratman.
Menyikapi kasus Satria Arta Kumbara yang viral karena keinginan kembali menjadi WNI, Supratman kembali menegaskan bahwa tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan.
“Saya tegaskan, tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan Satria Arta Kumbara menjadi WNI, tapi yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan secara otomatis jika terbukti menjadi tentara asing karena sudah melanggar UU Kewarganegaraan RI,” tegasnya.
Namun demikian, ia juga memastikan sampai saat ini, Kementerian Hukum belum pernah menerima laporan secara resmi status Satria Arta yang menjadi tentara di negara lain.
Supratman menyatakan perlu proses hukum lagi jika Satria ingin kembali menjadi WNI.
“Jika memang yang bersangkutan terbukti menjadi tentara asing maka otomatis kehilangan status kewarganegaraan dan jika ingin kembali menjadi WNI maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum sebagaimana diatur Undang-Undang Kewarganegraan Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, yang merupakan bagian dari proses pewarganegaraan (naturalisasi murni),” pungkasnya. (far)
