Sementara, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, sejumlah permasalahan masih membayangi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, di antaranya, kualitas pengelolaan keuangan belum optimal, lemahnya tata kelola dan pengendalian intern, serta kurang berdampaknya fungsi pengawasan internal (APIP).
“Isu integritas juga dinilai sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi,” kata Kepala BPKP Ateh.
Kerja sama ini memperkuat sinergi antara BPKP dan Pemprov Malut dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Penandatanganan kerja sama ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi peningkatan reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Ateh pun mengapresiasi Pemprov Malut atas inisiatif dan kepercayaannya dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola daerah.
Dia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sangat krusial untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah. Kami menaruh harapan besar agar kerja sama ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara,” ucap Ateh. (Joesvicar Iqbal)
