“Tapi apa pun, ternyata rakyat merasakan manfaatnya. Kalaupun ada beberapa orang yang tidak setuju, itu saya kira wajar. Tapi secara garis besar, sebagian besar setuju. Tanya guru-guru, anak-anak itu merasa manfaat atau tidak dapat makanan sekali makan di sekolah,” katanya.
“Saya hakul yakin mereka merasakan manfaatnya. Mereka akan jadi lebih kuat. Dia akan makan protein, dia akan jadi lebih tinggi, ototnya lebih baik, tulangnya lebih kuat, sel otaknya lebih cerdas.”
Pemerintah disebut serius mengatasi persoalan keracunan ini. Semenjak kasus keracunan terjadi, pemerintah langsung bergerak memitigasi. Sejumlah dapur bermasalah langsung ditutup.
Langkah evaluasi langsung dijalankan, seperti kewajiban sertifikasi laik higienis bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG, evaluasi juru masak, penyederhanaan menu, pemantauan oleh puskesmas, hingga pembentukan satgas penanganan di tingkat daerah untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan.
Paralel dengan itu, pemerintah juga memperkuat kerangka regulasi untuk optimalisasi program MBG. Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait Tim Koordinasi dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Tata Kelola Penyelenggaraan MBG. (bam)
