Menurut Lazarus, sejumlah anggota sempat menginterupsi dan meminta agar pembahasan serta perhitungan anggaran dipertimbangkan kembali. Pasalnya, pemotongan anggaran sebesar Rp300 miliar yang disetujui dalam sidang itu berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.
“Ini menyangkut rakyat. Jangan sampai gubernur dijadikan bemper. Kami menyuarakan aspirasi warga dan itu seharusnya dicatat serta ditanggapi,” ucapnya.
Ironisnya, sambung dia pimpinan sidang disebut tetap memaksakan pengesahan tanpa ruang dialog. “Artinya keputusan sudah disetujui, tidak ada peluang membahas lagi. Lagi-lagi saya sebut hal ini bentuk kepemimpinan yang buruk,” bebernya.
Lebih lanjut, politisi berkepala pelontos itu menegaskan, pimpinan DPRD bukanlah pemilik lembaga, melainkan konduktor yang seharusnya mampu mengharmonisasi pandangan anggota lintas fraksi. “DPRD bukan perusahaan pribadi. Ketua seharusnya membuat anggota merasa aman dan dihargai, bukan ditekan,” ujarnya.
Lazarus juga berharap Ketua DPRD Khoirudin bisa lebih rendah hati dan belajar memimpin dengan bijak. “Menjadi pimpinan bisa karena ditunjuk, tapi memimpin dengan hati itu soal karakter. Jangan arogan. Kekuasaan bukan segalanya,” tuturnya.
