“Jadi memang agak jauh bedanya, dan paling banyak itu adalah di Aceh Utara 800 lebih dan Aceh Tamiang,” katanya.
Untuk memastikan layanan pemerintahan tetap berjalan, Kemendagri akan mengambil langkah khusus dengan mengirimkan personel Praja IPDN beserta para pengasuhnya ke wilayah terdampak. Total sebanyak 1.054 personel disiapkan untuk membantu mengaktifkan kembali pemerintahan desa.
“Oleh karena itu kewajiban dari Kemendagri untuk bisa membangkitkan, menghidupkan kembali pemerintahan-pemerintahan itu, termasuk pemerintahan desa. Kalau pemerintahan kabupaten semua jalan,” ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menjelaskan penanganan bencana kini mulai memasuki fase transisi.
“Saat ini lebih dari separuh kabupaten/kota yang terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya. (far)
