IPOL.ID-Sembako murah yang menjadi program unggulan Pemprov DKI Jakarta diharapkan untuk terus diawasi.
Sebab, fakta di lapangan saat ini sembako murah yang harusnya untuk kepentingan masyarakat luas. Justru banyak diselewengkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Kita sudah melakukan pembahasan dalam Badan Anggaran (Banggar) terkait dengan pangan murah akan dibagikan dengan cara by name by address. Sehingga rakyat tidak mengantri. Tapi kenyataannya, malah masyarakat banyak yang tidak dapat,” ujar anggota Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta, Ramli HI Muhammad dalam intrupsi di sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (2/2/2026).
Dia mengatakan, informasi yang diperoleh sembako murah justru didominasi oleh petugas PPSU. Masyarakat, sambungnya lagi justru diabaikan dan banyak yang tidak dapat saat program sembako murah berjalan.
“Info yang saya dapatkan, sembako murah justru mengistikewakan petugas PPSU, padahal itu hak rakyat. Sistem ini harus kita ubah, harus by name by addres. Jadi meski terlambat, masyarakat tetap dapat. Sehingga tidak ada pungli atau minta ongkos Rp50 ribu untuk bisa dapat sembako murah,” kesalnya.(sofian)
