Lebih lanjut, Khoirudin juga menyampaikan sejumlah catatan konstruktif sebagai mitra kerja Pemprov DKI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
Seperti, program penanggulangan banjir yang perlu diintegrasikan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Perluasan transportasi publik yang dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan, serta pelaksanaan program sekolah swasta gratis dan KJP Plus harus dipastikan tepat sasaran, transparan, serta berkelanjutan dari sisi fiskal.
“Upaya penurunan stunting perlu terus diperkuat melalui pendekatan berbasis keluarga, edukasi gizi, serta intervensi sejak 1.000 hari pertama kehidupan,” katanya.
Lebih lanjut, politisi PKS itu memandang secara umum arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta sudah berada di jalur yang tepat. Namun, efektivitas dan ketepatan implementasi program tetap harus menjadi perhatian bersama.
“DPRD hadir bukan sebagai oposisi, melainkan mitra strategis yang memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga Jakarta,” katanya.
