Sebab, kata Mendagri, BPS telah mengantongi data detail kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk yang tinggal di RTLH. Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima.
“Karena [BPS] sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri meyakini program tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, sehingga dapat memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan.
“Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu [akan menjadi] buffer zone untuk pertahanan,” jelasnya. (sol)
