Padahal, masyarakat didorong untuk mengelola sampah secara mandiri di tingkat rumah tangga dan lingkungan.
“Kita suruh masyarakat menyelesaikan sampah di hulu, tapi sarana dan prasarananya tidak kita siapkan. Gila kita namanya itu,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan adanya lonjakan keluhan masyarakat terkait penumpukan sampah di lingkungan permukiman. Dalam sehari, volume sampah di satu daerah pemilihan bahkan bisa mencapai 52 hingga 70 ton.
Situasi ini diperparah dengan terbatasnya fasilitas seperti tong sampah dan gerobak pengangkut. Permintaan penambahan sarana kerap tidak terpenuhi karena alasan keterbatasan anggaran.
DPRD pun mendesak agar Pemprov DKI segera mengambil langkah konkret dan cepat, mengingat waktu menuju batas penghentian pembuangan ke Bantargebang semakin dekat.
Penanganan yang lambat dikhawatirkan akan memicu penumpukan sampah di berbagai wilayah Jakarta.
Selain itu, Sardy juga menyoroti perlunya kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah di Bantargebang. Ia bahkan mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dipanggil untuk memberikan penjelasan secara langsung.
