Adanya rentetan kasus pelanggaran oleh turis asing di beberapa daerah wisata seperti Bali belakangan ini menjadi bukti bahwa kualitas wisatawan yang datang justru tidak memberikan dampak positif yang sebanding dengan fasilitas bebas visa tersebut. “Bahkan ada kasus-kasus seperti yang terjadi di Bali dan lain-lain akhir-akhir ini, seperti yang tadi Pak Menteri sampaikan, kualitas turis yang datang itu tidak memberikan nilai lebih dari bebas visa yang diberikan itu,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa proses pengetatan atau seleksi ini sangat wajar dan adil bagi kepentingan nasional. Terlebih, tuturnya, warga negara Indonesia sendiri sering kali harus membayar biaya administrasi serta retribusi yang cukup mahal ketika berkunjung ke luar negeri.
“Jadi, ini juga mungkin kita sependapat, tapi bagaimana selektifnya, proses selektif. Mungkin kalau dari keputusan Presiden atau dari lain, terlalu tinggi lah Pak. Tapi perlu ada selektif visa kunjungan, bebas visa kunjungan ini. Nah itu mungkin perlu menjadi kajian, tetapi kita sepakat lah kalau bebas visa kunjungan itu lebih selektif. Tidak bebas semua orang kita berikan. Karena kita juga mahal. Ketika kita pergi ke luar negeri kan mahal kita bayar. Bahkan sekarang kan ada retribusi untuk kota dan lain-lain yang mahal kita harus bayar,” tegas Andreas.
