“Kami mendorong Mahkamah Agung supaya bisa memenuhi standar majelis itu, agar bener-bener akuntabel dan transparan. Kalau hakimnya tunggal, potensi subjektivitasnya tinggi. Kita ingin majelis hakim kita ini kredibel,” tegasnya.
0Terkait RUU HPI sendiri, Legislator Dapil Kalsel II, memastikan Pansus akan terus bekerja keras agar Indonesia segera memiliki payung hukum perdata internasional yang kuat. Dengan, regulasi ini sangat dibutuhkan untuk memperjelas yurisdiksi hukum Indonesia saat warga negara atau badan usaha lokal berhadapan dengan masalah hukum privat melawan pihak asing. (Tim Redaksi)
