Menurutnya, penerapan CCTV yang terintegrasi dengan teknologi AI memungkinkan pemerintah menghitung secara otomatis jumlah kendaraan yang masuk dan keluar di setiap lokasi parkir. Data tersebut kemudian dapat dicocokkan secara real time dengan transaksi yang tercatat dalam sistem pembayaran elektronik, sehingga setiap potensi selisih atau penyimpangan dapat segera terdeteksi.
“Teknologi AI akan membantu pemerintah memantau tingkat okupansi parkir secara otomatis. Dengan demikian, pengawasan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada laporan petugas di lapangan, melainkan didukung oleh data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI itu juga menyoroti bahwa mekanisme pembayaran digital yang saat ini diterapkan di sejumlah lokasi parkir masih sangat bergantung pada inisiatif juru parkir untuk mengoperasikan aplikasi melalui telepon genggam. Kondisi tersebut dinilai masih membuka peluang terjadinya transaksi tunai yang tidak tercatat dalam sistem.
“Selama masih ada ruang untuk transaksi di luar sistem, maka potensi kebocoran pendapatan daerah tetap ada. Karena itu, kita harus membangun sistem yang mampu meminimalkan ketergantungan pada faktor manusia dan memperkuat pengawasan berbasis teknologi,” tegasnya.
