“Output-nya terlihat sangat besar. Tapi kami ingin tahu outcome-nya seperti apa. Apa hasil dari begitu banyak pelatihan sehingga anggaran bertambah Rp744 miliar menjadi Rp1,2 triliun? Dampak ekonominya apa? Sampai sekarang kami belum melihat itu,” tegasnya.
Selain itu, Darmadi meminta Kementerian Koperasi segera menyusun model bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci sumber pendapatan (revenue stream) serta strategi keberlanjutan koperasi agar tidak bergantung pada bantuan negara.
Ia mengingatkan bahwa koperasi akan menghadapi biaya operasional yang besar, mulai dari gaji pengelola hingga biaya operasional harian yang diperkirakan mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan.
“Yang kami minta adalah revenue stream yang diharapkan dari KD KMP. Ini penting karena berkaitan dengan sustainability. Bagaimana koperasi mendapatkan modal kerja dan menutup biaya operasional harus dihitung dari sekarang,” katanya.
Darmadi juga mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan Kementerian Koperasi. Ia mencatat anggaran pengawasan pada 2025 meningkat lebih dari 100 persen dan meminta kementerian menjelaskan hasil konkret dari kenaikan tersebut.
