Menurutnya, nilai-nilai Marhaenisme yang menjunjung keberpihakan kepada rakyat, semangat gotong royong, dan pengurangan ketimpangan sosial sangat relevan dalam pembangunan.
Namun, sambungnya lagi nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya menjadi bahan diskusi, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sering kali kita berbicara tentang Marhaenisme dalam ruang diskusi, tetapi implementasinya tidak mudah dilakukan secara konkret. Bagi saya, esensinya adalah bagaimana pemerintah mampu mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah,” tuturnya.
Komitmen tersebut diwujudkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui berbagai program di bidang kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga
Di sektor kesehatan, Pemprov DKI mempertahankan anggaran pelayanan kesehatan agar masyarakat tetap memperoleh layanan optimal melalui 31 rumah sakit, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu milik pemerintah.
Di bidang pendidikan, Pemprov DKI terus memperkuat berbagai program, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Program Pemutihan Ijazah, hingga pemberian ratusan ribu beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.
