Meski demikian, Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai BRIN masih perlu membenahi birokrasi penelitian yang selama ini dikeluhkan banyak perguruan tinggi. Proses administrasi yang berbelit dinilai dapat menghambat produktivitas riset dan pengembangan inovasi.
“Ada keluhan dari kampus-kampus bahwa birokrasi penelitiannya rumit. Nah, ini apakah kita ada perbaikan ke depan,” katanya.
Karmila juga mendorong BRIN mengambil peran yang lebih strategis sebagai pusat kolaborasi riset nasional yang menghubungkan perguruan tinggi, peneliti, dan kebutuhan pembangunan. Menurutnya, peran tersebut menjadi semakin penting seiring rencana penambahan anggaran riset pada 2027.
“BRIN ini sebaiknya menjadi benar-benar pusat kolaborasi riset dan perguruan tinggi, apalagi dalam waktu dekat di 2027 juga ada penambahan anggaran dari Pak Presiden supaya world rank university kita semakin tinggi juga untuk kampus-kampus,” tegas legislator dari Dapil Riau I tersebut.
Menurut Karmila, tambahan anggaran harus diiringi dengan sistem kolaborasi riset yang lebih efektif agar menghasilkan inovasi yang berkualitas dan memperkuat posisi perguruan tinggi Indonesia dalam pemeringkatan dunia.
