Ogah Asal Setuju, DPRD Bakal Survei Dulu Bus Transjakarta yang Dilelang Dishub

IPOL.ID – Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Yusuf memastikan tidak akan terburu-buru menyetujui usulan penghapusan aset 417 unit bus TransJakarta yang rencananya dengan mekanisme lelang oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta akan melihat langsung fisik ratusan bus tersebut di lapangan, upaya tersebut dilakukan untuk memvalidasi data yang diusulkan.

“Yang penting kita ingin memastikan data-datanya dulu. Kita ingin survei ke lokasi, jangan sampai kita salah dalam memutuskan penghapusan aset tersebut,” ujar Yusuf dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jum’at (10/3/2023).

Berdasarkan keputusan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), nilai apprasial 417 bus TransJakarta tersebut sebesar Rp21,3 miliar.

Sementara pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp5 miliar dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari DPRD DKI, sesuai Pasal 337 ayat 2 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengolahan Barang Milik Daerah.

“Maka kami akan lanjutkan ini melalui persetujuan. Adapun alurnya hari ini adalah surat gubernur kepada DPRD tentang permohonan persetujuan dari nilai limit yang telah kita lakukan penilaian. InsyaAllah apabila persetujuan ini dilakukan dikeluarkan oleh DPRD ini akan kita lakukan pelelangan secara terbuka,” tutur Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Phahlevi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Ismanto mengatakan usulan penghapusan atas Bus Transjakarta sudah dimohonkan sudah sejak 2018 secara tertulis oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Pertimbangan penghapusan sejumlah 417 Unit Bus TransJakarta dikarenakan kondisi kendaraan sudah mencapai usia hapus dan rusak berat.

“Jadi dari tahun 2018 setahu saya. Ya ini nanti kita coba screening ulang. Nah di situ kan ada penghapusan aset. Barang kali nanti BPAD yang tahu persis aset dari TransJakarta,” tuturnya.

Selain itu, Ismanto menyatakan kesiapannya untuk dilakukan peninjauan dan pengkajian ulang terkait penghapusan aset tersebut, hal itu akan diupayakan untuk memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan.

“Nah mungkin kami dari Dinas Perhubungan akan menyampaikan sejelas mungkin ya tadi antensinya, dari proses pengadaannya, mulai beroperasi tahun berapa, berhentinya tahun berapa. Kami akan upayakan data itu bisa memenuhi apa yang dari atensi Komisi C,” ucapnya. (Peri)