Polri dan TNI Turut Pantau Komoditas Pangan di Daerah

IPOL.ID – Satgas Pangan Polri maupun TNI diharap dapat membantu menegakkan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas pangan di daerah. Apabila ada distributor yang menerapkan harga melebihi HET, aparat keamanan diimbau untuk menyelidiki penyebabnya. Upaya ini dilakukan dengan tidak mengganggu distribusi barang. Langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya distributor yang melanggar.

“Harga eceran tertinggi ini ditetapkan dan kita harus menghormati, kalau memang ada yang melebihi harga eceran tertinggi kami mohon tim dari Polri yang distributornya diambil keteranganlah sedikit,” ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (4/4).

Di lain sisi, Tomsi menegaskan, pihaknya bakal terus memantau kepala daerah dan TPID dalam melakukan upaya pengendalian inflasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih banyak daerah yang belum maksimal mengendalikan inflasi. Hal ini misalnya dalam melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Berdasarkan data per 4 April 2023, masih ada 195 daerah yang tidak melaksanakan langkah tersebut.

“195 kepala daerah atau TPID-nya yang masih duduk di balik meja, kita akan coba datakan teman-teman kepala daerah dan TPID yang masih duduk di balik meja,” tegasnya.

Upaya lainnya yang masih belum maksimal yaitu melakukan operasi pasar murah untuk menstabilkan harga. Berdasarkan data yang dikantonginya, langkah tersebut baru dilakukan oleh 372 daerah. Kemudian baru 196 daerah yang berusaha maksimal berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran persediaan barang di daerahnya.

“Kami mohon Bapak/Ibu kepala daerah, TPID, tolong laksanakan semaksimal mungkin, ini juga akan kita datakan terus teman-teman yang berusaha sekeras-kerasnya dengan teman-teman yang setengah-setengah (usahanya),” tandasnya. (Yudha Krastawan)