IPOL.ID-Penyebaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada siswa di Jakarta dinilai masih belum tetap sasaran.
Hal itu dikarenakan data yang dimiliki Pemda, khususnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak memiliki akurasi terhadap kelayakan siswa penerima KJP.
Pemda pun diminta untuk segera melakukan pembenahan.”Sehingga penerima KJP bukan masyarakat yang mampu secara ekonomi. Tapi, kedepan penerima KJP adalah siswa yang memiliki tingkat ekonomi dibawah rata-rata,” ujar anggota DPRD DKI dari PDIP, Rasyidi kepada Ipol.co.id, Jumat (5/5).
Dia mengatakan, anggaran pendidikan yang begitu besar disiapkan Pemda untuk memudahkan masyarakat Jakarta mendapatkan kemudahan dalam hal pendidikan.
Sehingga, sambung da cerita lalu, masyarakat banyak yang kekurangan biaya. Yang mengakibatkan generasi muda tidak bisa menyekolahkan anaknya. “Dengan anggaran pendidikan yang besar saat ini. Alhamdulillah generasi muda bisa terbentuk dengan tingkat pendidikan yang mumpuni,” jelasnya.
Namun, yang menjadi catatan siswa harus pula mendapatkan pengawasan dari pihak sekolah. Khususnya dalam penggunaan dana KJP yang diberikan Pemda.”Kalau diawasi tentu akan menghindari gaya hidup hedon bagi siswa atau pun orangtuanya,” paparnya.
Disamping itu, untuk siswa yang memang dinilai layak mendapatkan KJP. Diingatkan politisi yang terpilih dari dapil Jaktim untuk menggunakan uang KJP untuk keperluan sekolah.”Jangan dibelanjakan untuk membeli rokok orang tuanya atau pun untuk berbelanja ke mal untuk sesuatu yang tidak berhubungan dengan perlengkapan sekolah,” pintanya.
PJ gubernur dalam pidatonya dihadapan guru se DKI sebelumnya mengingatkan agar guru peran aktif dalam membentuk pribadi siswa dan siswi di lingkungan sekolah.
Termasuk, penggunaan uang KJP bagi siswa dan orangtua.(Sofian)
