IPOL.ID – Data penerima KJP di DKI terus menjadi perbincangan. Pasalnya, data pemegang kartu KJP cenderung tidak tepat sasaran.
Sekolah gratis kini dinilai menjadi solusi dalam meminimalisir kesemrawutan data penerima KJP. Sehingga anggaran yang disediakan untuk pendidikan di APBD DKI bisa tersalurkan secara benar.
“Ini bisa kita wujudkan Komisi E DPRD DKI, saat ini Dinas Pendidikan sedang menghitung nantinya KJP kita alihkan saja ke sekolah gratis,” ujar Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI, Basri Baco.
Basri menuturkan dengan adanya peralihan dari KJP Plus ke sekolah gratis maka diharapkan penerima manfaat bisa adil dan tepat sasaran untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun.
“Sebagai contoh wilayah Cirebon dan Tegal, di lokasi-lokasi itu pendidikan gratis untuk semua,” tambahnya.
Dengan diwujudkan usulan itu, diharapkan tidak ada permasalahan mengenai KJP Plus mulai dari ijazah tertahan hingga anak putus sekolah lantaran tidak mendapat bantuan.
Adapun subsidi pangan tersebut sudah dimulai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 2016. KJP Plus tahap 1 pada 2023 ini menyasar sebanyak 674.599 peserta didik.
