IPOL.ID – Keputusan Kemendagri untuk memperpanjang masa jabatan Pj Gubernur Heru Budi Hartono nampaknya menjadi keputusan yang tepat.
Apalagi jika dilihat dari kinerja orang nomor satu DKI tersebut pascaenggantikan posisi Anies Baswedan yang tergolong sukses.
Buktinya, dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pj Gubernur Heru diakui telah berhasil mengendalikan inflasi dan menumbuhkan ekonomi. Hingga triwulan II 2023 pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,13 persen, atau bertumbuh 0,18 persen dari triwulan sebelumnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, model kepemimpinan Heru Budi Hartono yang efektif sukses menahan angka inflasi sebagaimana ditargetkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 3 persen ± 1 dan selalu di bawah nilai inflasi nasional.
“Hal ini tercapai melalui kerja sama yang baik dari TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Heru Budi Hartono,” ujar Suharini Eliawati dikutip Rabu (25/10)
Eli menuturkan, kepemimpinan Heru di Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih dua penghargaan, yakni tanggal 31 Agustus 2023 dinobatkan sebagai TPID terbaik 2022 untuk kategori provinsi di wilayah Jawa dan Bali.
“Kemudian tanggal 29 September, Kemendagri mengapresiasi Gubernur Heru karena berhasil menjadi kepala daerah yang mengoordinasikan seluruh Badan Usaha Milik Daerah di Jakarta di tengah tantangan inflasi,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi Jakarta secara kumulatif (Januari hingga September 2023) sebesar 1,89 persen, atau angkanya berada dibawah inflasi nasional sebesar 2,28 persen.
Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar menegaskan bahwa pihaknya secara sinergi dengan Pemprov DKI dan stakeholders bekerjasama untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi.
“Di antaranya menjaga daya beli dan keberlangsungan pertumbuhan konsumsi RT dengan mengendalikan inflasi tetap rendah dan stabil. Kedua, optimalisasi dan akselerasi realisasi belanja pemerintah terutama belanja modal terkait proyek strategis, termasuk peningkatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, salah satunya menggunakan QRIS,” kata Arlyana, Selasa (15/8/2023) lalu.
Ketiga, kata Arlyana, mendorong kinerja investasi dengan menjaga pelaksanaan proyek strategis sesuai rencana, perbaikan iklim investasi dan penguatan promosi investasi berupa Jakarta Investment Forum dan Investment Outreach di Luar Negeri; Keempat, lanjutnya, mendorong digitalisasi UMKM dalam sistem pembayaran dan akses pemasaran, serta expo UMKM untuk pembangunan ekonomi dan keuangan yang lebih inklusif.
“Kelima, mendorong jumlah pengguna dan volume transaksi QRIS melalui penyelenggaraan berbagai event QRIS. Serta keenam, penguatan edukasi perlindungan konsumen terkait KUPVA BB berizin; serta (vi) Mempersiapkan Jakarta pasca-IKN sebagai Global City melalui optimalisasi 5 (lima) sektor utama dengan pangsa terbesar dan pengembangan sektor potensial yaitu sektor pariwisata-akamamin, transportasi dan pergudangan, serta jasa pendidikan-kesehatan,” ungkapnya.(Sofian)
