IPOL.ID- Dominasi mantan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menempati posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan tajam berbagai kalangan.
Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto mengungkapkan fenomena ini telah menarik perhatian. Terutama setelah beberapa pejabat penting dari latar belakang tersebut diangkat oleh Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, baru-baru ini.
“Penempatan dominan mantan PNS BPK dan BPKP ini kemungkinan tidak terlepas dari kecemburuan dan potensi konflik internal di Pemprov DKI Jakarta. Boleh jadi ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat menimbulkan perasaan kurang dihargai dan diakui di kalangan PNS dari institusi lain, termasuk lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atau Pamong Praja. Lulusan IPDN, yang tradisionalnya dilatih untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan daerah, mungkin saja merasa bahwa kehadiran mereka terpinggirkan,”ujar pria yang akrab disapa SGY ini saat berbincang dengan wartawan, Kamis (18/7/2024).
