Partai Sayap Kiri Prancis Cari Dukungan untuk Makzulkan Presiden Macron

IPOL.ID – Partai sayap kiri Prancis, France Unbowed pada Sabtu (31/8) meminta kelompok-kelompok politik lainnya untuk mendukung upaya pemakzulan Presiden Emmanuel Macron atas “kegagalan serius” dalam tugas-tugas konstitusionalnya.

Macron telah berseteru dengan France Unbowed (LFI) dan sekutu-sekutunya dari Partai Hijau, Sosialis, dan Komunis atas penolakannya untuk menunjuk kandidat mereka, Lucie Castets, sebagai perdana menteri setelah pemilihan parlemen yang tidak meyakinkan pada bulan Juli.

Meskipun koalisi New Popular Front (NPF) memenangkan kursi terbanyak, tidak ada satu blok pun yang memiliki mayoritas di majelis yang sebagian besar terbagi antara kelompok kiri, sentris Macron, dan kelompok sayap kanan National Rally (RN).

“Majelis Nasional (majelis rendah) dan Senat dapat dan harus mempertahankan demokrasi melawan kecenderungan otoriter presiden,” tulis anggota parlemen LFI dalam rancangan resolusi pemakzulan, dilansir AFP, Sabtu (31/8).

Pemimpin parlemen, Mathilde Panot, mengatakan bahwa mereka telah mengirimkan dokumen tersebut ke anggota parlemen lainnya untuk mengumpulkan tanda tangan.

Setiap upaya untuk menggulingkan Macron melalui proses pemakzulan yang diuraikan dalam Pasal 68 konstitusi Perancis menghadapi rintangan yang tinggi untuk berhasil, yang pada akhirnya membutuhkan dua pertiga anggota Majelis dan Senat untuk menyetujuinya.

LFI berpendapat bahwa bukan hak presiden “untuk melakukan politik tunggang kuda”, dan menyoroti upaya Macron sejak bulan Juli untuk menemukan seorang perdana menteri yang tidak akan segera digulingkan dalam mosi tidak percaya.

Namun, banyak ahli konstitusi berpendapat bahwa dokumen pendirian Republik Kelima tahun 1958, yang ditulis dengan asumsi bahwa sistem pemilu akan menghasilkan mayoritas yang jelas, tidak jelas mengenai tindakan yang tepat dalam parlemen yang menggantung.

Macron telah membenarkan penolakannya untuk menunjuk Castets sebagai kepala pemerintahan dengan mengatakan bahwa adalah tugasnya untuk memastikan “stabilitas kelembagaan”. (far)