IPOL.ID – Pasca dilantik pada 26 Agustus lalu, alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD DKI hingga kini belum terbentuk. Walhasil, kinerja 106 anggota DPRD pun mengalami hambatan.
Kondisi itu juga ditambah dengan pekerjaan ruang fraksi-fraksi di gedung DPRD DKI berlantai 11 itu yang dijadwalkan hingga dua bulan ke depan masih mengalami renovasi.
Pantauan ipol.id di gedung berbandrol Rp600 miliar itu, saat ini 5 fraksi, Demokrat, PKB, Nasdem dan PSI digabung dalam 1 lantai, yang berada di lantai 3 gedung DPRD DKI.
Sementara, PKS menempati ruangan badan Kehormatan (BK) DPRD DKI, Gerindra menempati ruang arsip dan PDIP masih bertahan di lantai 8.
Dampaknya, anggota DPRD DKI pun terlihat memilih tidak ngantor ke Kebon Sirih dan hampir semua fraksi terlihat kosong melompong.
“Dengan ketidakhadiran anggota DPRD, sama halnya mereka makan gaji buta. Padahal anggaran untuk gaji itu, berasal dari uang rakyat,” ujar pengamat perkotaan, Amir Hamzah, Senin (10/9/2024).
Menurut Amir, jika menilik pengalaman periode 2019-2024 lalu pasca menjalani pelantikan. Rencana kerja menjelang tutup tahun anggaran, pembahasan di badan anggaran sudah berjalan memasuki September.
“Berbeda dengan tahun ini, justru AKD DPRD DKI pun belum terbentuk. Padahal, seharusnya sudah memasuki waktu pendahuluan,”jelasnya.
Informasi yang didapatkan ipol.id, akhir September 2024, AKD baru akan diumumkan. Jika baru diumumkan akhir September, sambung dia tentunya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DKI 2025 akan terburu-buru. “Karena ketuk palu dijadwalkan akhir November paling lambat Desember 2024,”beber Amir.(sofian)
