IPOL.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta diharapkan fokus terhadap penanganan korban bencana banjir dan kebakaran yang masih menghantui masyarakat Jakarta dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
Penanganan khusus yang dimaksud, yakni dalam hal penyediaan fasilitas bagi ibu hamil dan anak, seperti tenda khusus dan menu makanan khusus bagi anak-anak.
“Saya kira pada tahun 2024 atau 2025 nanti, penanganan prioritas pada ibu hamil dan anak itu harus dimulai. Seperti penyediaan tenda khusus bagi ibu hamil dan makanan yang menunya khusus disediakan bagi anak-anak. Jangan sampai korban itu disatukan dalam satu tenda, yang malah akan mengakibatkan korban bencana dilanda penyakit atau ketidaknyamanan selama berada di tenda pengungsian,” ujar anggota Fraksi Nasdem di DPRD DKI, Ongen Sangaji, dalam rapat konsultasi Komisi A dengan eksekutif, Kamis (24/10/2024).
Menurutnya, penanganan khusus BPBD pada korban banjir dan kebakaran merupakan upaya pencegahan terhadap persoalan baru pasca masyarakat mengalami musibah. Sehingga, kata Ongen tidak lagi terjadi korban kebakaran atau banjir mengharapkan uluran tangan masyarakat lainnya.
“Jakarta ini memiliki anggaran yang sangat besar jumlahnya. Tinggal kita mau atau tidak memikirkan persoalan masyarakat. Nah saya mewakili fraksi Nasdem di DPRD DKI Jakarta konsen dan fokus terhadap persoalan itu.
Utamanya, yang harus kita sadari dengan adanya tenda khusus bagi ibu hamil dan makanan khusus bagi anak-anak. Hal itu tentunya akan berpengaruh pada faktor kenyamanan dan keamanan bagi kesehatan masyarakat pasca bancana yang dialami warga,” papar Ketua Dewan Pertimbangan DPW Nasdem DKI Jakarta itu.
Terkait dengan penganggaran dari penyediaan tenda khusus ibu hamil dan makanan khusus bagi anak-anak. Anggota DPRD DKI Jakarta yang terpilih dari dapil Jakarta Timur itu meyakini bisa diwujudkan.
“Kita punya anggaran yang cukup untuk itu, sehingga untuk penyediaan tenda khusus dan makanan khusus anak bisa direalisasikan,” bebernya.
Dalam rapat konsultasi Komisi A dan eksekutif tersebut, politisi yang dikenal santun dan berwibawa itu menyinggung peran Kesbangpol DKI Jakarta dalam upaya pencegahan terjadinya tawuran di tengah masyarakat.
Sebab, kata dia aksi tawuran yang terjadi setiap akhir pekan di lima wilayah Jakarta sudah meresahkan dan mengkhawatirkan bagi masyarakat.
“Peran Kesbangpol harus ditingkatkan dalam hal penanganan tawuran ditengah masyarakat. Misalkan melakukan koordinasi dengan pihak Polres, Polsek atau petugas Kelurahan. Karena jika terus dibiarkan, bakal berdampak timbulnya korban jiwa diantara anak-anak pelaku tawuran,” ujarnya.
Disarankan Ongen, dalam upaya penanganan tawuran itu. Kesbangpol bisa menjalankan perannya dalam hal penyuluhan atau bimbingan bagi para pelaku tawuran pasca diamankan pihak kepolisian.
“Aksi tawuran ini harus ditangani oleh Kesbangpol. Hal itu akan lebih baik ketimbang Kesbangpol yang hanya fokus pada parpol dan ormas. Toh anggaran di Kesbangpol itu ada, untuk penanganan dan pencegahan aksi tawuran.
Apalagi, ini menyangkut masa depan generasi muda, apalagi program pemerintah melakukan perbaikan generasi muda dalam menyongsong Indonesia emas 2045,” tandasnya.(Sofian)
