Efisiensi APBN 2025, Yusril Ungkap 30 Persen Anggaran Bocor

IPOL.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan alasan di balik kebijakan efisiensi anggaran yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan ini, menurut Yusril, didasari temuan bahwa sekitar 30 persen pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami kebocoran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Yusril muncul menyusul Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang efisiensi APBN Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

“Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak,” kata Yusril, Kamis (20/2).

Yusril menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini merupakan langkah strategis Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Dana yang dihemat, setara dengan 20 miliar dolar AS, akan diinvestasikan untuk program-program bantuan langsung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembiayaan 34-35 megaproyek yang dimulai tahun ini.

Investasi pada megaproyek tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam lima tahun mendatang.

Yusril mengakui bahwa penghematan yang menyasar biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, dan kegiatan seminar akan terasa dampaknya, terutama pada satu hingga dua tahun pertama pemerintahan. Namun, ia optimistis kebijakan ini akan memberikan dampak positif di masa depan.

“Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar,” bebernya.

Prabowo dalam arahannya, menginstruksikan efisiensi anggaran pada program-program kementerian/lembaga yang manfaatnya bagi masyarakat sulit diukur, seperti perjalanan luar negeri dan kegiatan seremonial.

Namun, Yusril menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menyentuh layanan publik dan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan. (far)