Kades Kohod Didenda Rp48 Miliar terkait Pagar Laut di Tangerang

IPOL.ID – Kepala Desa Kohod, Arsin dan seorang perangkat desa berinisial T harus bersiap menghadapi denda dengan nilai fantastis mencapai Rp48 miliar. Sanksi berat ini dikenakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas pemasangan pagar laut sepanjang 36 kilometer di perairan Tangerang.

Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menjelaskan bahwa Kades Kohod sudah siap membayar denda Rp48 miliar.

“Pelaku sudah mengakui telah memasang pagar laut dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku,” kata Sakti dalam Rapat dengan Komisi IV DPR, Kamis (27/2).

Pengenaan denda itu dihitung berdasarkan luasan dan ukuran pagar laut yang terbentang di perairan Tangerang.

“Saat ini dikenakan denda Rp48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu ada pernyataan A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda,” katanya.

Kedua orang tersebut, sambung Sakti, telah ditetapkan sebagai penanggung jawab utama pemasangan pagar laut tersebut.

“Ditetapkan 2 orang penanggung jawab pagar laut yaitu Saudara A Kepala Desa dan T selaku perangkat desa,” katanya.

Ia menambahkan bahwa penetapan kedua pelaku merupakan hasil dari proses penyelidikan panjang untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak terkait, termasuk kemungkinan adanya campur tangan perusahaan.

“Khusus di Tangerang kami menyampaikan sudah ditetapkannya 2 pelaku melalui proses panjang, tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi karena ada penanggungjawabnya PT. Tapi kalau di Tangerang tidak diketahui siapa,” terangnya.

Hingga penyelidikan yang dilakukan KKP, Dirjen PSDEAKP ditemukan dua pelaku yang jelas dan telah terbukti melakukan pemagaran.

Kasus ini juga telah masuk ke ranah hukum. Polri melalui Bareskrim turut mengusut dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut. Sejauh ini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala Desa Kohod, Arsin.

Bareskrim Polri juga mengusut kasus ini dan telah menetapkan total empat orang tersangka, termasuk Kades Kohod. Mereka dijerat dengan pasal pemalsuan dokumen terkait pemasangan pagar laut.

Adapun pasal yang menjerat Kades Arsin dkk adalah Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen, dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. (far)