IPOL.ID- Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah berdampak kepada sektor hotel dan restoran. Seiring efisiensi itu, kunjungan hotel sepi.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, sejak awal tahun hingga Maret 2025, mayoritas hotel dan restoran tidak ada kegiatan yang berasal Pemerintah.
“Kalau anggaran dipangkas 50 persen dipangkas, ya silakan. Tapi, yang 50 persen tak dipangkas, dijalankan. Karena, per hari ini yang terjadi adalah sekitar 100 persen tidak ada yang jalan. Kalau ada kecil sekali,” ujar Hariyadi, Selasa (25/3/2025).
Hariyadi mengungkapkan, kondisi seperti ini membuat pengusaha hotel dan restoran harus berpikir ekstra. Dia menambahkan, dengan tidak adanya kegiatan di hotel dan restoran, berdampak pada nasib pekerja.
“Potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa terjadi. Karena, memang tidak ada operasional,” tambah Hariyadi.
Melihat hal ini, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Pemerintah perlu memerhatikan keluhan dari pengusaha hotel dan restoran tersebut. Namun, Saleh menilai, sepinya hotel dan restoran karena saat ini Ramadan.
