Dinilai Sarat Kepentingan, Mahasiswa USK Minta Presiden Turun Tangan Tangani Bencana Aceh

IPOL.ID — Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menyuarakan keprihatinan atas penanganan bencana di Aceh yang dinilai belum berjalan optimal dan rawan ditarik ke kepentingan tertentu. Sikap tersebut disampaikan melalui konferensi pers di Gedung Direktorat USK, Banda Aceh, dikutip Rabu (30/12/2025).

Pernyataan ini merupakan kelanjutan dari diskusi terbuka dan surat terbuka yang sebelumnya digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan USK. Mahasiswa menilai penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh masih bersifat parsial, berulang dari tahun ke tahun, dan belum menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.

Konferensi pers tersebut dihadiri perwakilan BEM Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK. Konsolidasi lintas fakultas ini menegaskan sikap kolektif mahasiswa dalam mengawal isu kebencanaan secara berkelanjutan.

Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, menegaskan bahwa persoalan pascabencana di Aceh tidak hanya berkutat pada aspek teknis, tetapi juga menyangkut persoalan struktural dan politis yang berpotensi menghambat pemulihan masyarakat terdampak. “Ada  kecenderungan penggiringan narasi kebencanaan ke arah kepentingan politik tertentu. Kondisi tersebut dinilai berisiko mengaburkan substansi persoalan kemanusiaan dan mengalihkan fokus dari pemenuhan hak-hak dasar korban bencana,” ujarnya.

Baca Juga

Prabowo Instruksikan Pemangkasan, Anggaran MBG 2026 Turun Jadi Rp268 Triliun

Diresmikan Presiden Prabowo, Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Jadi Tonggak Bersejarah

Siapkan Kerja Sama Ekonomi Jelang Kunjungan Presiden RI ke Belarus, Menko Airlangga Jumpa Menlu Maxim

Mahasiswa juga menyoroti dugaan penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara oleh kelompok tertentu. Praktik tersebut dinilai mencederai rasa keadilan sosial serta dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan pascabencana.

Selain itu, lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok di wilayah terdampak turut menjadi sorotan. Ketidakstabilan harga dinilai semakin memperberat beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang tengah menjalani masa pemulihan.

Atas dasar berbagai persoalan tersebut, Aliansi Mahasiswa USK mendesak Presiden Republik Indonesia membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi Sumatera di bawah pengawasan langsung Presiden. Tim ini diharapkan mampu mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga, memastikan transparansi distribusi bantuan, menjaga stabilitas harga, serta mempercepat rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat Aceh.  (tim)