IPOL.ID-Presidensi G20 tahun ini membahas pada tiga isu prioritas. Dua diantaranya adalah literasi digital dan keterampilan digital serta arus data lintas batas negara. Terkait hal ini, adakah peran standardisasi di dalamnya?
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad di Jakarta pada Jumat (22/4/2022) mengatakan peran standardisasi pada isu digitalisasi dan pertukaran data dalam Presidensi G20, sangat relevan.
BSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia berperan pada dua isu tersebut.
Pada isu literasi digital, peran standardisasi semakin terlihat ketika manusia mulai terbiasa berkomunikasi dan menggunakan layanan secara digital.
“Mau tidak mau, masyarakat beradaptasi dengan kondisi digitalisasi terutama terkait transaksi digital. Hal ini akan menjadikan masyarakat ‘melek digital’ yang pada akhirnya tercipta literasi dan ketrampilan digital,” ujar Kukuh.
Itu terbukti pada data 2019, bahwa 80% transaksi secara online dilakukan melalui ponsel, dan 269,9 juta jiwa penduduk Indonesia sudah banyak beralih ke transaksi cashless. Selain itu juga terdapat 4,7 juta transaksi cashless, 128 triliun volume transaksi cashless serta peningkatan penggunaan uang elektronik sebesar 241,2% dari sebelumnya.
