Pemerintah Klaim APBN Redam Kenaikan Jumlah Kemiskinan

IPOL.ID – Peranan APBN dinilai mampu menahan laju atau meredam jumlah angka kemiskinan di Tanah Air. Terlebih di masa krisis global seperti sekarang.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan, kenaikan angka kemiskinan erat kaitannya dengan kenaikan inflasi. Dalam hal ini, perekonomian Indonesia tahun 2022 dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, akibat perang di Ukraina, menyebabkan angka tingkat kemiskinan naik tipis namun tetap berhasil ditahan.

Jika dibandingkan dengan banyak negara lainnya, seperti di AS dan negara-negara Eropa yang mencatatkan rekor tertinggi dalam empat dekade terakhir, kenaikan inflasi di Indonesia jauh lebih moderat. Hal ini terutama karena peran krusial APBN sebagai peredam gejolak (shock absorber) inflasi global melalui mekanisme subsidi energi dan alokasi belanja stabilisasi harga pangan.

Tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54 persen) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71 persen). Ambang batas garis kemiskinan pada September 2022 meningkat sebesar 5,95 persen menjadi Rp535.547 dari sebelumnya Rp505.468 pada Maret 2022.