Menanggapi itu, Direktur Riset dan Program Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (Sudra) Surya Vandiantara, mendorong DPR menggunakan fungsi kontrol dengan meninjau area Food Estate. ”Perlu ada pihak ketiga dianggap independen dan tidak memihak, sehingga mampu memberi penilaian objektif. Komisi IV DPR mampu menjadi pihak ketiga mengingat peran dan fungsi kontrol atas berbagai kebijakan,” tegas Surya.
Kalau program itu terbukti gagal, sudah selayaknya Menteri Pertanian mengevaluasi besar-besaran jajaran dirjen. Dengan begitu, hasil evaluasi mampu menemukan akar masalah program tersebut. Kalau permasalahan masih bisa diperbaiki, program bisa dilanjutkan. ”Namun, kalau kesalahan begitu fatal, lebih baik mengganti dengan program efektif,” ucapnya.
Selain itu, perlu ada evaluasi serius mengenai pendanaan program sejak 2017 tersebut. Apalagi, wajib tanam impotir dengan kuota impor masih mencapai 500 ribu ton per tahun. ”Kalau program itu tidak mampu meredam impor sudah selayaknya program tersebut dinyatakan gagal. Perlu ada evaluasi menyeluruh dilakukan Menteri Pertanian kepada dirjen terkait,” tukasnya.
