indoposonline.id – Praktik mafia tanah amat mengkhawatirkan dan perlu perhatian sangat serius dari aparat penegak hukum. Komplotan dan sindikat yang merugikan masyarakat ini mendapat perhatian dari Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI).
Apa yang mengemuka dari kasus dugaan praktik mafia pertanahan yang dialami orang tua mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, menurut PERADI SAI jelas menunjukkan masih adanya problem besar di sektor pertanahan, khususnya di kepemilikan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional DPN PERADI SAI Juniver Girsang, karenanya sangat mendukung penegak hukum dan Badan Pertanahan Negara membongkar dan mengusut tuntas praktik mafia tanah yang telah berulangkali terjadi. Kasus ini, menurut Juniver jelas menunjukkan masih ada problem besar kepemilikan tanah di Indonesia. “Laporan Fredy Kusnadi ke Kepolisian terhadap Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menunjukkan adanya anomali prinsip keadilan,” tegas Juniver, Selasa (16/2).
“Tidak bisa di bayangkan “sekelas” Dino dan keluarganya bisa menjadi korban. Bagaimana dengan masyarakat kecil yang tidak mempunyai “link” dan kemampuan finansial kalau berhadapan dengan mafia tanah,” ujar Juniver mengungkapkan keperihatinannya.
Selaku pimpinan organisasi advokat, Juniver menjelaskan kalau dilapangan para advokat PERADI SAI juga banyak menangani kasus dan perkara permasalahan sertipikat tanah ganda, sertipikat bodong dan juga sertipikat tanah yang salah obyek tanahnya. Karenanya Juniver meminta agar BPN bisa mengevaluasi diri dan tidak berdiam diri untuk mengakhiri silang sengkarut masalah tanah ini. “BPN harus bisa mencari dan menemukan solusi atau jalan keluar agar masalah pertanahan ini bisa selesai dan memberi keadilan kepada pihak korban,” katanya.
Sementara, Patra M Zen Sekretaris Jenderal DPN PERADI SAI menyatakan kepercayaannya proses hukum terhadap akan dilakukan dengan profesional. “Jika keluarga pak Dino saja bisa menjadi korban mafia tanah, apalagi masyarat kebanyakan yang tidak memiliki akses ekonomi dan kekuasaan”, kata Patra.
“Kita semua amat merindu pihak kepolisian bisa membongkar tuntas dalang dan aktor intelektual mafia tanah yang menyusahkan hidup masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kasus yang menerpa keluarga Dino Patti Djalal, Polda Metro Jaya menyatakan telah menerima tiga laporan terkait pemalsuan sertifikat rumah orangtua mantan wamen tersebut. Tiga yang diterima mengenai kasus yang sama di lokasi yang berbeda yaitu Kemang, Pondoh Indah, dan Cilacap. Laporan ini sehubungan dengan adanya perubahan nama kepemilikan tanpa ada proses pengalihan hak secara sah.
Pihak Dino meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran untuk mengusut tuntas kasus mafia tanah tersebut.
Adapun modusnya menurut Dino, sindikat ini mengincar target, membuat KTP palsu, berkolusi dgn broker hitam dan notaris bodong, dan pasang figur-figur mirip foto KTP yang dibayar untuk berperan sebagai pemilik KTP palsu. Korbannya antara lain ibu Dino yang sudah tua.
Perkara yang dialami orang tua Dino kemudian menyeret dirinya menjadi pihak terlapor di Kepolisian. Laporan terhadap Dino berawal dari penyataannya yang menuding Freddy sebagai aktor sindikat mafia tanah yang mencuri sertipikat tanah milik orang tua Dino. Pernyataan Dino disampaikan melalui cuit diakun twitter miliknya.
Pada Sabtu lalu, Freddy melaporkan Dino dalam Laporan Polisi Nomor: LP/860/II/YAN.2.5/2021/SPKT PMK. tertanggal 13 Februari 2021 dengan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik yang terjadi pada Jumat 12 Februari 2021.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan pihaknya sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap laporan terhadap Dino.
Sebelumnya, Freddy melaporkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu atas dugaan pencemaran nama baik dan UU ITE.”Iya kemarin kami terima laporannya. Kami masih teliti dulu, kan baru laporannya. Nanti akan kami selidiki,” ujar Yusri saat dihubungi, Senin, 15 Februari 2021. (msb)
