indoposonline.id – Aksi turun jalan kembali menghiasi sejumlah kota besar Myanmar. Puluhan ribu warga menggelar mimbar jalanan memprotes pengambilan paksa pemerintahan sipil. Selain itu, para demontran menuntut pembebasan sejumlah penahanan oleh junta militer.
Paling ditunggu tentu pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, presiden, dan sejumlah pentolan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Menariknya, para pendemo membawa balon merah sambil meneriakkan, ”Kami ingin demokrasi! Bukan diktator militer,”.
Selanjutnya, sekitar 100 orang berkumpul di kota pesisir Mawlamine tenggara, mahasiswa, dan dokter di kota Mandalay. Mereka juga menyuarakan hal senada. Bahkan, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam tindakan antidemokrasi tersebut.
Karena itu, para pemimpin dunia mendesak dedengkot militer Myanmar melepaskan kekuasaan dan membebaskan para politisi. Militer berdalih pemilihan umum 8 November 2020 lalu tidak jujur. Militer juga mendakwa Suu Kyi melanggar hukum dengan mengimpor handy talky secara ilegal.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebut tidak pernah diragukan lagi dalam sistem pemerintahan demokrasi, militer tidak boleh membatalkan hasil pemilihan umum. (mgo)
