indoposonline.id – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menegaskan, rapat pleno yang digelar sejumlah pengurus DPP KNPI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta adalah rapat ilegal. Apalagi dalam rapat tersebut tidak ada surat undangan kepada segenap pengurus DPP KNPI. Oleh karena itu rapat yang dihadiri tidak lebih dari 20 orang untuk memecat dirinya sebagai Ketua Umum KNPI adalah tidak sah.
‘Saya juga sebagai mandataris kongres tidak pernah mengetahui rapat pleno tersebut,” ujar Haris Pertama saat menggelar rapat pleno di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Haris menilai, ada sejumlah oknum yang ingin memecat dirinya sebagai Ketua Umum, karena saat ini KNPI sebagai organisasi kepemudaan sedang seksi atau menarik perhatian banyak pihak. Apalagi saat ini KNPI juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Saat ini KNPI juga berkeliling Indonesia memberikan bantuan terhadap para korban bencana.
Haris menyebut, tindakan sejumlah pengurus yang akan memecat dirinya justru telah melanggar AD/ART. Oleh karena itu organisasi akan memutuskan pengurus yang akan memecat dirinya akan dikembalikan ke induk organisasi mereka masing-masing. Haris mengakui sebelum memberikan sanksi pihaknya telah melakukan pertemuan.
“Pertemuan sudah pernah kita lakukan tapi karena ini kesalahan fatal mereka framing seakan-akan saya melanggar AD/ART. Ini kan sebenarnya pembusukan terhadap KNPI saat ini,” paparnya.
Haris mengungkapkan, selama ini antara dia dengan pengurus KNPI yang lain tidak pernah ada masalah. Sampai saat ini pun tidak ada perpecahan di tubuh internal KNPI. Saat ini DPP KNPI tidak menerima APBN. Jika ingin mengetahui soal anggaran maka bisa tanyakan ke sekretariat atau bendahara KNPI.
“Masalah keuangan saya selalu transparan kepada mereka. Transparan kepada Sekjen, Bendahara Umum dan kepada mereka yang menuding saya. Itu uang kecil yang mereka gunakan sebagai alat perpecahan. Ini by design hanya untuk menjatuhkan saya. Untuk merendam langkah KNPI yang saat ini sedang dicintai oleh rakyat Indonesia.
Haris menyebut kepemimpinan di KNPI sangat merakyat. Menurutnya, di tengah-tengah wabah COVID-19, Haris justru terus bergerak, berbuat, dan bahkan tidak ragu untuk terus berbakti pada negeri melalui program-program sosial yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu Haris memastikan, dirinya masih aktif berkegiatan sebagai Ketum DPP, termasuk melantik pejabat baru di organisasi kepemudaan itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP KNPI Jacson Kumaat mengatakan bahwa Haris telah melanggar AD/ART KNPI terkait tata kelola organisasi pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, serta harta benda organisasi. Menurut dia, Haris tak pernah menjalankan salah satu amanah Kongres KNPI XV yakni melaksanakan rapat Majelis Pemuda Indonesia (MPI) sejak dua tahun masa kepemimpinan-nya. (rob)
