“Tinggal tergantung ibu mensosnya. Kalu mengajukan tambahan anggaran ke Menkeu (Sri Mulyani Indrawati), kami proses, atau menunggu arahan dari presiden,” kata Purwanto, beberapa waktu lalu.
Namun demikian, pembahasan untuk melihat peluang perpanjangan BST juga belum kelihatan. Malahan, Menkeu Sri Mulyani juga tidak menunjukkan pencerahan terkait hal ini.
Dalam Rakornas Pembangunan Pusat yang diselenggarakan secara virtual, Kamis, 29 April, Sri Mulyani membahas seputar APBN dan laporan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.
Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan, anggaran PEN untuk perlindungan sosial, sebesar Rp157,41 trilun. Mencakup bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, BST, Subsidi Kuota Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Diskon Listrik, dan Iuran Penjaminan Kehilangan pekerjaan.
Kata Sri Mulyani, program bantuan tersebut tetap dipertahankan untuk sasaran kelompok yang paling rentan. Namun, beberapa program bantuan mulai dilakukan pengurangan.
