indoposonline.id – Rencana proyek strategis nasional pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang, mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Selain itu publik juga melihat adanya perbedaan pendapat antara Kementerian ESDM dengan BPH Migas.
Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahean, perbedaan mencolok itu terutama pada soal pendanaan proyek.
“Dimana Kementerian ESDM ingin agar proyek pipa gas ini dibiayai oleh APBN. Sedangkan BPH Migas maunya dibiayai oleh swasta dan menjadi milik swasta,” ujarnya Selasa (27/4/2021).
Dua pemikiran itu lanjut Ferdinand, tentu sangat kontras. Dan pola pikirnya sangat mencolok antara semangat konstitusi dengan semangat kapitalis.
“Gas adalah salah satu cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak layaknya Bahan Bakar Minyak,” ujarnya.
Menurut Ferdinand, gas adalah salah satu komponen utama dan sangat besar porsentasinya dalam sektor industri yang mempengaruhi harga produk. Maka selayaknya semua infrastruktur produksi gas dan distribusi gas ini harus dikuasai oleh negara sebagaimana diamanatkan konstitusi.
