“Saya heran bila BPH Migas tidak berpihak kepada negara, jangan-jangan ada rente yang manis disana sehingga lebih memilih swastanisasi kapitalisme dibanding menegakkan konstitusi,” kata Ferdinand.
“Saya berharap agar Presiden Jokowi menegur BPH Migas dan memerintahkan agar proyek pemipaan ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan APBN demi masa depan industri yang kompetitif,” pungkasnya. (msb)
