Kementerian PUPR juga akan menangani 41 sekolah negeri dan 3 madrasah negeri, termasuk 10 sekolah yang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK), tetapi akan dilakukan relokasi objek DAK. Dari 44 sekolah dan madrasah negeri, terdapat 2 sekolah yang akan ditangani dengan CSR sehingga Kementerian PUPR akan menangani 42 sekolah yang terdampak bencana gempa yang rencananya sebanyak 23 sekolah akan ditangani dengan metode konstruksi RISHA dan 17 sekolah ditangani secara konvensional dengan pertimbangan bahwa 17 sekolah tersebut sulit diakses (kurang dari 200 meter dari pantai serta kontur tanah yang tidak mendukung).
Juga terdapat 2 sekolah yang kemungkinan akan di relokasi dikarenakan lokasi eksistingnya dalam area selasar gempa dan penduduk sekitarnya sudah berpindah semua.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan total kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana gempa di Sulawesi Barat sebesar Rp 856,8 miliar. “Kebutuhan ini dibagi ke dalam dua tahun anggaran yakni TA 2021 sebesar Rp 400,9 miliar dan TA 2022 sebesar Rp 455,8 miliar,” jelas Diana.
