Perusahan Langgar Aturan PPKM Darurat, Siap-Siap Ditutup

indoposonline.id – Pemprov DKI menemukan tak sedikit perkantoran di Jakarta yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat), Rabu (7/6/2021).
Untuk itu, aparat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara memastikan perusahaan yang melanggar aturan selama PPKM Darurat akan diberikan tindakan tegas.
Tak sekadar sanksi administrasi, pelanggar akan dikenakan sanksi hingga penutupan sementara kegiatan usaha.
“Kalau ada pelanggaran pasti akan kami berikan sanksi tegas. Protokol Kesehatan harus benar-benar dijalankan,” ujar Elly Kusmulyasari, Kepala Seksi Pengawasan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara saat dikonfirmasi, Rabu (7/7).
Selain menyoroti ketersediaan fasilitas protokol kesehatan, Elly juga menyoroti kapasitas pegawai pada perusahaan tersebut.
Petugas tak segan untuk memulangkan pegawai perusahaan jika kedapatan kapasitas karyawan tidak sesuai dengan ketentuan. Aturan tersebut tertuang pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1881 tahun 2021 Tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran atau Tempat Kerja Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
“Kalau perusahaan kategori non esensial jelas harus menerapkan WFH (Work From Home) seratus persen. Begitu pun esensial yang wfh 75 persen. Kalau masih ada perusahan yang karyawannya masuk, datang ke kantor dan melebihi kapasitas terpaksa kami pulangkan dan perusahaan kami kenakan sanksi tegas,” tegasnya.
Sidak terhadap perusahaan pun terus dilakukan petugas setiap harinya hingga berakhirnya masa PPKM Darurat, Selasa (20/7) mendatang.
Jika mendapati pelanggaran perusahaan, masyarakat juga dapat melaporkannya melalui aplikasi JAKI milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Setiap harinya sidak kami lakukan secara acak. Masyarakat bisa laporkan ke kami jika ada pelanggaran perusahaan. Identitas pelapor anonim,” tuturnya.
Bahkan sebelumnya, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara meminta kepada petugas tidak lagi sekadar bersikap humanis dalam menindak pelanggar protokol Kesehatan (prokes). Melainkan juga bersikap tegas sehingga dapat mendisiplinkan guna menekan kasus Covid-19 di Jakarta Utara. (ibl)