IPOL.ID- Penólakan Musyawarah Nasional (Munas) PJSI virtual 2021 yang akan digelar 29 Agustus mendatang di Jakarta oleh para Pengprov PJSI semakin menguat.
Sama seperti dengan PJSI Bali, Kaltim, Sulut dan Maluku, kini giliran PJSI Jabar, Jambi Kalteng dan Sumut juga melakukan penólakan secara tegas Munas PJSI virtual tersebut.
Para Pengprov tersebut sama-sama berpendapat Munas virtual adalah bagian dari skenario PJSI untuk melanggengkan kekuasaannya.
PJSI Jabar melalui Ketua Umum Brigjen TNI (Purn) Robinhud, mengatakan apapun alasannya Munas virtuál telah mencederai demokrasi yang merupakan panglima tertinggi dalam sebuah organisasi.
“Bagi PJSI Jabar, penolakan Munas virtual ini murni yang tak ada kaitannya terhadap dukungan calon ketua umum PB.PJSI. Tetapi kami tidak ingin PB.PJSI bertindak semaunya sendiri dengan melanggar aturan organisasi. Dan kami melihat ada oknum pengurus PB.PJSI mungkin punya tujuan tertentu yang ingin tetap bercokol dalam kepengurusan selanjutnya,”kata Robin.
Robin yang juga pembina judo di lingkungan Kodam Siliwangi Bandung ini lebih lanjut mengatakan sebaiknya PB.PJSI dilaksanakan tanpa virtual dengan dihadiri langsung utusan Pengprov tetapi dengan prokes covid ketat.
Ia menilai Munas virtual justru membuka peluang adanya kecurangan terutama pada saat proses pemilihan ketua umum.
“Bagi daerah jelas ada kendala misalnya buruknya signál sehingga mengganggu komunikasi dalam berdemokrasi. Nah apakah hal seperti itu sudah dipertimbangkan oleh PB.PJSI,”tambah Robin dengan nada tanya.
Munas virtual seperti dikatakan Robinhud dipastikan tidak akan maksimal karena banyak kendala seperti dalam hal komunikasi. Padahal Munas itu tak hanya sekedar memilih ketua umum saja tetapi juga memutuskan program strategis terkait pembinaan judo secara nasional untuk 5 tahun ke depan.
“Alasan pandemi jangan dijadikan tameng untuk memaksakan Munas virtual ini. Selain itu waktunya mepet dengan pelaksanaan PON XX Papua di mana secara psikologis semua Pengprov konsentrasi dan fokus ke PON,”tuturnya.(bas)