Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi capaian perolehan opini WTP atas laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2020 dari BPK RI, serta mendukung peningkatan capaian kinerja penyerapan belanja APBN Kementerian PUPR Tahun 2021. “Selamat kepada Kementerian PUPR, selanjutnya Komisi V DPR RI meminta untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target 2021 dengan memperhatikan saran dan masukan Komisi V DPR RI,” ujarnya.
Dari total anggaran tahun 2021 tersebut, Menteri Basuki juga menyatakan termasuk program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.
“Realisasi keuangan Program Padat Karya Tunai (PKT) adalah sebesar Rp 14,37 Triliun atau 61,83% dari total Rp23,24 triliun, dengan progres fisik sebesar 58,7% serta progres serapan tenaga kerja 899.031 orang atau 72,93% dari total target serapan 1,23 juta orang pekerja,” kata Menteri Basuki.
Program PKT bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi COVID-19.
