IPOL.ID – Biaya politik di Indonesia masih terbilang sangat mahal. Hak ini akan menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Sebab, ada praktik korup yang dilakukan oleh para pejabat terpilih saat biaya politik terlalu mahal.
Demikian hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah saat menjadi narasumber RUMPI dengan tema ‘Cost Politik Mahal, Bisakah Disiasati?’ yang disiarkan secara daring Gelora TV di YouTube, Jumat (3/9).
Menurut eks wakil ketua DPR itu, pejabat terpilih tidak ditentukan oleh kualitas dan kapabilitas, melainkan ‘isi tas’ atau besaran dana politik dari kantong pribadi atau dari penyandang dana.
“Hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap KPK, enggak ada lagi politisi yang tidak ditangkap. Baru-baru ini yang ramai ada seorang anggota DPR dengan bupati yang merupakan istrinya ditangkap,” katanya
Fahri mendesak segera dilakukan pembenahan sistem politik berbiaya mahal, agar partai politik dan demokrasi menjadi sehat.
