IPOL.ID – Biaya politik di Indonesia masih terbilang sangat mahal. Hak ini akan menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Sebab, ada praktik korup yang dilakukan oleh para pejabat terpilih saat biaya politik terlalu mahal.
Demikian hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah saat menjadi narasumber RUMPI dengan tema ‘Cost Politik Mahal, Bisakah Disiasati?’ yang disiarkan secara daring Gelora TV di YouTube, Jumat (3/9).
Menurut eks wakil ketua DPR itu, pejabat terpilih tidak ditentukan oleh kualitas dan kapabilitas, melainkan ‘isi tas’ atau besaran dana politik dari kantong pribadi atau dari penyandang dana.
“Hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap KPK, enggak ada lagi politisi yang tidak ditangkap. Baru-baru ini yang ramai ada seorang anggota DPR dengan bupati yang merupakan istrinya ditangkap,” katanya
Fahri mendesak segera dilakukan pembenahan sistem politik berbiaya mahal, agar partai politik dan demokrasi menjadi sehat.
Dia berpendapat, parpol adalah sebuah lembaha pemikiran untuk mengintroduksi cara berpikir dalam penyelenggaraan negara. Namun, saat ini justru menjelma
menjadi mesin kekuasaan.
“Partai Gelora akan berusaha memutus lingkaran setan tersebut. Sebab, urusan politik ialah pertarungan rakyat, bukan pribadi atau partai politik. Sistemnya harus ditata dan dikelola dengan baik, termasuk soal pembiayaan politiknya,” kata Fahri.
Dia pun menegaskan negara yang beres sistem politiknya harus bebas korupsi. pembiayaan politik yang mahal sebenarnya bisa disiasati dengan berbagai cara seperti menggelar pertemuan secara virtual dibandingkan bertatap muka.
“Dengan modal pulsa, kan, sebenarnya orang sudah bisa mendengarkan ceramah kita. Partai Gelora ingin menemukan akarnya, sehingga kami mencanangkan dari perbaikan negara melalui perbaikan partai politiknya,” kata Alumnus Universitas Indonesia (UI). (rob)