IPOL.ID – Perusahaan Umum Damri menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan transportasi di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Apalagi, Damri sudah menjadi bagian dari angkutan jalan perintis yang telah tersedia di sejumlah daerah di Indonesia.
“Apa yang Damri kerjakan di perbatasan itu memang untuk angkutan daratnya di daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terjauh dan Perintis),” ujar Direktur Utama Damri, Setia N Milatia Moemin dalam diskusi daring yang diselenggarakan IPOL.ID, Rabu (29/9).
Kendati demikian, Damri tetap menjunjung tinggi peraturan yang berlaku dengan mengikuti tender untuk mendapatkan penugasan di wilayah perbatasan tersebut. Meskipun selama ini, Damri hanya satu-satunya peserta tender dari sejumlah penugasan.
“Tapi biasanya yang ikut tender memang cuma kami, karena medannya cukup berat di beberapa tempat, meski sudah ada yang jauh lebih baik,” ujarnya.
Damri mempunyai sekitar 4000 bus. Namun jumlah tersebut berkurang karena terjadi depresiasi. Karena sejak pandemi Covid-19, Damri berhenti melakukan investasi. Damri mempunyai 700 rute yang berada di seluruh Indonesia, dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia.
Ada tujuh areal service di seluruh cabang atau divisi regional Damri. Di antaranya, urban transportation, intercity transportation, cross country transportation, airport shuttle transportation, tourism transportation, logistic transportation dan pioneer transportation.
Damri telah terintegrasi dengan seluruh modal transportasi, baik di darat, laut maupun udara. Integrasi Damri tak hanya di pelayanan komersial, tetapi juga pelayanan penugasan. Seperti keberadaan stasiun Wojo dan Tugudi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Yogyakarta.
Lalu dalam mendukung tol laut, Damri bekerjasama dengan ASDP dan Pelni menjadi feeder angkutan darat yang mendistribusikan barang sampai ke tangan konsumen. Sebagai pendukung armada transportasi darat, Damri juga sudah interkoneksi.
“Selain sebagai perusahaan yang menghasilkan laba, Damri harus menjadi agent of development atau agen pengembangan bagi daerah-daerah yang masih butuh pengembangan lebih lanjut atau dikenal 3TP,” paparnya.
Dilihat dari komposisi bisnisnya, Damri tetap harus mengandalkan pelayanan komersial. Ini mengingat dari pelayanan penugasan (perintis), Damri hanya memperoleh komposisi tertingginya sebesar 14 persen pada 2019. Sisanya adalah harus terjadi cross subsidi pada perintis ini.
“Ini terjadi (cross subsidi) karena memang saat ini kami sedang duduk bareng dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengharmonisasi regulasi dan aturan,” kata Satia.
Kendati demikian, Damri tetap memerlukan aturan terbarukan, yang khususnya untuk memberikan perlindungan. Mengingat selama ini aturan atau regulasi antara satu daerah dengan daerah lainnya masih sama. Padahal kondisi atau zona di daerah Indonesia itu berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.
“Alhamdulillah, respon dari Kementerian Perhubungan untuk merespon aturan juga luar biasa terjadi support buat kami. Jadi untuk penugasan pemerintah, istilahnya kami tetap ikut tender. Untuk yang pertama adalah aangkutan perintis, beroperasi di 47 cabang atau basis lokasi dengan 497 unit armada,” ungkap Satia.
Sementara untuk angkutan KSPN beroperasi di 15 lokasi destinasi pariwisata Indonesia. Program KSPN dan PEN dengan 15 lokasiitu didukung 82 unit armada
Sedangkan angkutan tol laut beroperasi di tiga lokasi (Natuna, Merauke dan Timika) sejak 2020. Direncanakan akan ada penambahan menjadi enam lokasi dari tiga lokasi dengan 21 unit armada tersebut.
Selama ini, Damri telah juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan salah satunya dengan memudahkan pemesanan tiket. Pelanggan Damri bisa memesan tiket melalui aplikasi Damri Apps atau portal tiket.damri.co.id.
Lalu bisa melakukan pembayaran di berbagai platform digital seperti OVO, LinkAja, Traveloka, RedBus, GoPay, Mandiri, dan gerai Indomaret di seluruh Indonesia.
Melalui layanan tersebut, Damri membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas transportasi.
Damri berharap dapat terus memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di kawasan 3TP. Seiring dengan konsistensi untuk menciptakan armada sehat, Damri memastikan seluruh armada yang beroperasi selalu mengutamakan aspek 5K, yaitu Ketepatan, Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan, dan Kesehatan bagi penumpang dan pramudi.
Hal tersebut dibuktikan DAMRI dengan perolehan sertifikat ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah disertifikasi oleh Badan Sertifikasi TUV Rheinland Indonesia. (ydh)